Dalam tulisan ini membahas mengenai metode penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh Indonesia dan Malasysia dalam menyelesaikan sengketa Blok Ambalat sesuai dengan United Nations Conventions on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982).
Bahwa konvensi hukum laut 1982 telah menyediakan berbagai metode dalam rangka penyelesaian sengketa hukum laut, dilihat dari sistem peradilan internasional, mekanisme konvensi ini merupakan yang pertama kali dapat mengarahkan Negara-negara peserta untuk menerima prosedur memaksa, dengan sistem konvensi. maka tidak ada lagi ruang bagi Negara-negara pihak konvensi untuk menunda-nunda sengketa hukum lautnya dengan bersembunyi bibelakang konsep Negara dalam kedaulatan Negara, karena konvensi secara prinsip kepada Negara-negara pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mekanisme konvensi.
Penyelesaian sengketa diatur dalam Bab XV tentang settlement of Disputes, pasal 279 pada intinya menyebutkan bahwa Negara-negara pihak diberi kebebasan yang luas untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama. Pasal ini menyerahkan penyelesaian sengketa seperti yang dianjurkan dalam Pasal 33 (1) Piagam PBB menyebutkan jika terjadi persengketaan hendaknya diselesaiakan dengan cara Negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means on their own choice.
Hubungannya dengan persengketaan yang terjadi antara Indonesia-Malaysia, kedua belah Negara memilih menggunakan metode negotiation atau perundingan diplomatis sebagai langkah awal untuk menyelesaiakn persengketaan mereka. Hal ini terliaht dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua Negara, bahkan rencananya pada tanggal 23-24 Maret 2005 akan diadakan pertemuan tim teknis kedua Negara di Jakarta.
Melihat sejarah hubungan Indonesia-Malaysia, cara negosiasi ini merupakan langkah yang tepat dalam menyelesaikan sengketa. Indonesia-Malaysia adalah dua Negara besar dikawasan Asia Tenggara yang bersahabat, dan persahabatan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mengadakan sebuah perundingan negosiasi dalam rangka mencari solusi yang tepat. Menteri luar negeri Syed Hamid Albar,dalam pernyataanya dimedia cetak nasional Indonesia mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang sangat dekat dan akrab, tidak ada hal yang tidak bisa diselesaian dengan duduk bersama untuk mendiskusikan sebuah persoalan.
Sejarah membuktikan banyak sengketa antara Indonesia dan Malaysia yang upaya penyelesaiannya dilakukan dengan cara perundingan, baik perundingan antar kepala Negara, tingkat menteri pembentukan kelompok kerja sampai pada tingkat perundingan antar wakil-wakil khusus, walau pada akhirnya upaya perundingan tersebut tidak berhasil dan penyelesaian akhir sengketa dilakukan melalui Mahkamah Internasional.
Pada dasarnya metode penyelesaian sengketa melalui mekanisme perundingan ini adalah cara konvensional yang selalu digunakan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa oleh pihak manapun yang bersengketa. Cara ini terkadang memerlukan waktu yang sangat lama, sebagai contoh perundingan sengketa Pulau Sipadan-Ligitan memerlukan waktu lebih 10 tahun. Hal ini bisa terjadi karena dalam perundingan dimungkinkan para pihak tetep bersikeras dalam pendapatnya dan berusaha untuk mematahkan argumentasi-argumentasi yang diberikan pihak lawan kadang hal ini dilakuakn sebagai implementasi dari kedaulatan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga susah untuk mencari titik temu penyelesaian.
Waktu yang lama adalah rasiko yang harus diterima oleh pihak jika menempuh dengan cara ini. Akan tetapi metode negosiasi atau perundingan mempunyai sisi positif, kedaulatan dari pihak tetap terjaga. Metode penyelesaian sengketa melalui perundingan ini termasuk metode penyelesaian non-yirisdiksional, dimana tidak mengikat para pihak yang bersengketa.
Dalam sengketa perebutan Blok Ambalat ini, dimungkinkan akan memakan waktu perundinagn yang tidak cukup sekali dua kali perundingan, mengingat baik Indonesia dan Malaysia bersikeras bahwa Blok Ambalat secara hukum menjadi bagian dari wilayah teritoreal mereka.
Cara lain seperti mediasi (mediation) juga dapat ditempuh oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan persengketaan mereka. Mediasi ini adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk ikut membantu penyelesaian persengketaan. Sejarah menyebutkan bahwa Indonesia pernah menempuh cara ini dalam menyelesaiakan sengketaanya. Mediasi komisi tiga Negara(Australia, Belgia dan USA) yang dibentuk pada PBB pada bulan Agustus 1997 sangat efektif dalam rangka penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda. Mediasi juga banyak digunakan Negara-negara lain sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan persengketaan yang mereka hadapi.
Dalam hal tidak tercapainya suatu penyelesaian dengan cara tersebut diatas, konvensi hukum laut 1982 mempunyai metode penyelesaian sengeta yang tidak mengikat (non-yurisdiksional) lainnya, yaitu dengan metode konsiliasi (conciliation) seperti yang diatur dalam pasal 284 dan teknisnya diatur dalam lampiran V Konvensi hokum laut 1982.
Pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) oleh pemerintah Jepang sebagai upaya pelaksanaan janji mereka tentang kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Radjiman Widjodiningrat. Pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno, salah seorang anggota, menyampaikan usulan fundamen filsafat negara, yang dikenal dengan Pancasila.
Keterangan Soekarno tentang Pancasila dalam sidang itu menunjukkan dengan jelas bahwa ia sendiri mengakui adanya ketergantungan dengan orang lain, baik orang Indonesia maupun orang asing, seperti Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, dan Kesejahteraan Rakyat. Pertanyaan yang penting ialah dari sumber manakah Soekarno mengangkat prinsip Ketuhanan, yang akhirnya dikenal sebagai Ketuhanan Yang Mahaesa. Pengertian Ketuhanan, pada dasarnya, berlatarbelakang muslim, walaupun tidak selalu tidak diterima oleh golongan bukan muslim. Prinsip Ketuhanan setidaknya diilhami oleh uraian dari para pemimpin Islam yang berbicara mendahului Soekarno dalam sidang itu.
Dalam sidang itu ada dua paham yang terlihat. Kedua paham itu ialah yang menganjurkan agar Indonesia didirikan sebagai negara Islam dan anjuran lainnya, seperti Hatta, yaitu negara persatuan nasional yang memisahkan unsur negara dan agama. Dengan kata lain bukan negara Islam. Ternyata di dalam Naskah Persiapan UUD 1945 jilid II yang disusun oleh Yamin tidak memuat satupun pidato para anggota nasionalis Islam. Yang dimuat hanyalah tiga, yaitu (1) pidato Soekarno, (2) pidato Yamin, dan (3) pidato Soepomo.
BPUPKI juga berhasil merumuskan dan bentuk pemerintahan melalui pemungutan suara. Ada 45 suara pemilih dasar negara adalah kebangsaan, sedang 15 suara memilih Islam sebagai dasar negara. Setelah sidang pertama berakhir dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang, yang lalu dikenal dengan nama Panitia Sembilan. Melalui perbincangan yang serius akhirnya Panitia Sembilan berhasil mencapai suatu kesepakatan antara Islam dan Nasionalis. Pada tanggal 10 Juli 1945 Soekarno menyampaikan pidatonya pada sidang BPUPKI.
Soekarno juga menyampaikan rancangan preambule UUD hasil rapat Panitia Sembilan. Dalam rancangan preambule tersebut muncullah kalimat yang sampai saat ini tetap menjadi persengketaan. Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rancangan preambule itu ditandatangani oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta. Oleh karena itu rancangan preambule itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Perjalanan Piagam Jakarta Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Sehari setelah pidato Soekarno, yakni pada tanggal 11 Juli 1945, seorang Protestan anggota BPUPKI, Latuharhary, langsung menyatakan keberatan atas tujuh kata di belakang kata Ketuhanan pada Piagam Jakarta. Agus Salim melihatnya secara netral, walaupun ia lebih condong mendukung Piagam Jakarta. Namun beberapa orang anggota BPUPKI berkeberatan, termasuk Wongsonegoro dan Hoesein Djajadiningrat.
Sidang pada hari itu seolah-olah berakhir dengan kesepakatan menerima rancangan preambule hasil kerja Panitia Sembilan. Kemudian Soekarno membentuk panitia kecil untuk merancang UUD, yang mesti bekerja pada tanggal 12 Juli 1945. Dua pasal rancangan pertama UUD yang paut dengan pokok bahasan ini ialah pasal 4 dan pasal 28 . Pasal 4:2 berbunyi Yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden hanya orang Indonesia asli, sedang pasal 28 berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadat menurut agama masing-masing.
Abdul Wahid Hasjim mengajukan dua usulan. Pertama, pasal 4:2 tersebut ditambah dengan anak kalimat yang beragama Islam. Kedua, pasal 28 diubah isinya menjadi Agama negara ialah agama Islam, dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain untuk Agus Salim tidak sependapat dengannya, namun Hasjim mendapat dukungan dari Sukiman. Soekarno selalu memposisikan diri bahwa rancangan preambule adalah hasil kompromi dua pihak, yaitu Nasionalis dan Islam. Padahal tak kurang tokoh Muhammadyah, seperti Ki Bagus Hadikusumo, yang didukung oleh Kyai Ahmad Sanusi, tidak menyetujui tujuh kata anak kalimat Ketuhanan.
Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 04:00 naskah baru pernyataan kemerdekaan dirumuskan dalam suatu pertemuan di rumah Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada hari itu pukul 10:00 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Keesokan harinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai Soekarno dengan wakilnya Hatta untuk menetapkan UUD. Ternyata sebelum waktu penetapan Hatta menyampaikan empat usulan perubahan rancangan UUD yang sudah ditetapkan oleh BPUPKI. Usulan tersebut sebagai berikut:
Kata Mukhadimah diganti dengan kata Pembukaan.
Kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan Ketuhanan yang Mahaesa.
Mencoret kata-kata dan beragama Islam pada pasal 6:1 yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia Asli dan beragama Islam.
Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah.
Usulan perubahan diterima bulat oleh PPKI. Soekarno juga menekankan bahwa UUD 1945 tersebut hanyalah sementara, yang akan diubah oleh MPR setelah Indonesia dalam suasana lebih tenteram.
Ada alasan kuat mengapa Hatta mengajukan empat usulan perubahan. Dalam buku karya Hatta dengan judul Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dikutip oleh Anshari (1981), Hatta mengatakan bahwa ia didatangi oleh seorang perwira Jepang, yang ia sendiri lupa namanya, pada tanggal 17 Agustus 1945 petang. Perwira itu membawa pesan bahwa bahwa orang Kristen di kawasan Kaigun sangat berkeberatan atas tujuh kata dalam Pembukaan UUD. Walaupun mereka mengakui bahwa tujuh kata itu tidak mengikat mereka, namun mereka memandang hal itu sebagai diskriminasi terhadap golongan minoritas.
Hatta sendiri sudah menjelaskan kepada perwira tersebut bahwa ketetapanrancangan UUD merupakan hasil kesepakatan dua pihak, Islam dan Nasionalis.Perwira tersebut meyakinkan Hatta bahwa wilayah Indonesia bagian Timur akan menolak bergabung ke dalam negara persatuan Indonesia. Hatta akhirnya lebih memilih persatuan ketimbang perpecahan dan menerima keberatan orang Kristen. Tentu saja ketetapan PPKI tersebut membuat sakit hati pihak Islam. Akan tetapi mereka tidak dapat menolaknya, karena suasana waktu itu sangat darurat. Mereka masih berpengharapan akan memasukkan misi mereka di masa yang akan datang.
Piagam Jakarta sebagai Sumber Konflik
Pihak Islam fundamentalis tidak menyerah. Mereka masih melihat peluang perubahan UUD 1945 seperti yang dikatakan Soekarno pada sidang PPKI. Sepuluh tahun setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 15 Desember 1955, diadakanlah Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di Konstituante, sebuah lembaga pembuat UUD sebagai pengganti UUD 1945. Presiden Soekarno melantik anggota-anggota Konstituante pada tanggal 10 November 1956. Partai-partai Islam meraih 230 kursi, sedang partai lainnya (Nasionalis, Kristen, Sosialis, dan Komunis) meraih 286 kursi.
Pada sidang Konstituante terjadilah perdebatan yang berlarut-larut tentang dasar negara. Para wakil partai-partai Islam tetap memegang Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Para wakil-wakil lainnya menyetujui kembali kepada UUD 1945. Namun demikian kedua pokok masalah itu menemui jalan buntu, karena tidak dapat diputuskan dengan suara sekurang-kurangnya dua pertiga anggota Konstituante. Menghadapi suasana kritis ini Presiden Soekarno turun tangan. Pada tanggal 5 Juli ia mengeluarkan dekrit, yang salah satu isinya ialah pemberlakuan lagi UUD 1945 dan pembubaran Konstituante.
Bagi sebagian orang Islam Dekrit Presiden mengandung pengertian hidupnya kembali Piagam Jakarta. Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan Piagam Jakarta merupakan rangkaian kesatuan dengan UUD 1945. Usaha-usaha untuk memasukkan kembali Piagam Jakarta ke dalam agenda nasional terus berlangsung sampai akhirnya diredam oleh pemerintah Orde Baru lewat Tap MPR no. II/MPR/1978.
Setelah berakhirnya era Orde Baru dimulailah era reformasi. Keterbukaan ini membuat orang-orang seperti kuda lepas kendali. Sepertinya orang bebas berbicara apa saja. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh partai-partai Islam untuk meniupkan isu Piagam Jakarta ke dalam agenda sidang MPR hasil Pemilu 1999. Dua partai yang ngotot sejak November 1999 untuk membahas Piagam Jakarta adalah PPP dan PBB. Meskipun pada Sidang Tahunan (ST) MPR tahun 2000 usulan mereka tidak ditanggapi, mereka tetap bersemangat memasukkannya ke dalam agenda ST MPR tahun 2001.
Dampak Pemberlakuan Piagam Jakarta terhadap Hubungan Antarumat Beragama Seperti ditulis di atas bahwa Piagam Jakarta kembali marak setelah berakhirnya era Orde Baru. Sejak itu lahirlah partai-partai berasaskan Islam. Selain itu banyak ormas yang keras memperjuangkan aspirasi Islam. Tidak itu saja, ada juga kelompok yang ingin mendirikan negara Islam, walau jumlahnya kecil. Piagam Jakarta dianggap sebagai jaminan konstitusi bagi umat Islam untuk dapat dengan leluasa mengatur umatnya sendiri agar lebih taat beragama. Persoalannya tidaklah sesederhana itu. Banyak masalah yang akan mengganjal, yang bukan saja berpautan dengan kenyataan kemajemukan masyarakat Indonesia, tetapi juga adanya keanekaan pemahaman dalam umat Islam sendiri khususnya yang berpautan dengan bentuk nasabah (relationship) agama dan negara.
Dalam ST MPR 2001 Piagam Jakarta tidak dimasukkan ke dalam agenda. Kebiasaan sebagian kecil partai Islam untuk memasukkan Piagam Jakarta ke dalamST MPR justru dalam aras tertentu tidak mendewasakan kehidupan demokrasi di Indonesia. Di kalangan Nadhlatul Ulama (NU) permasalahan ideologis bangsa sudah ada kata akhir seperti yang pernah dikatakan oleh K.H. Achmad Siddiq, tetapi bagi sebagian kecil umat Islam permasalahan tersebut belum dianggap selesai.
Tidak ada yang baru dari perdebatan tentang nasabah agama dan negara. Dapat dikatakan semua yang ada merupakan pengulangan agenda lama yang tidak pernah sampai pada kata sepakat dengan ketulusan hati. Perdebatan ini menjadi tidak progresif, karena umat Islam garis keras tidak mau berpikir bagaimana mengatur negara yang majemuk ini dengan menempatkan semua anasirnya pada posisi yang sama. Alasan klasik yang dilontarkan selalu saja tentang mayoritas sehingga merasa lebih berhak untuk mengatur negara ini.
Ketidakpahaman nasabah agama dan negara tidak pernah akan mencair, jika seluruh umat beragama masih berpikir egois dan melalaikan perasaan penganut agama lain dan kepentingan bangsa secara serbacakup (comprehensive). Semestinya agama merupakan urusan pribadi manusia dengan Allahnya. Baik negara maupun perorangan tidak berhak memaksa orang lain untuk mengikuti atau menaati agamanya. Memang keruwetan nasabah agama dan negara acapkali melekat pada Islam, karena Islam tidak sepenuhnya dipisahkan dengan masalah kenegaraan. Yang patut menjadi introspeksi bagi umat Islam adalah Islam tanpa negara bukanlah Islam yang tidak lengkap.
Persengketaan Piagam Jakarta, yang ditambah dengan munculnya gerakan atas nama Islam untuk mendirikan agama Islam, oleh kalangan umat lainnya, khususnya Kristen, acapkali diungkit-ungkit sebagai bahaya laten. Tentunya ini membuka luka lama hubungan antarumat beragama, khususnya umat Islam dan Kristen. Hal ini makin diperuncing dengan sikap triumfalistik orang Kristen garis keras dalam penginjilan. Pemberlakuan Piagam Jakarta tidaklah sama dengan Piagam Madinah yang dibuat tahun 622. Ada perbedaan hakiki pada hasil yang dicapainya. Perbedaan tersebut terjadi karena perumusan yang berbeda antara Piagam Madinah dan Piagam Jakarta. Piagam Madinah tidak ada tekanan kewajiban dalam hal menganut atau melaksanakan agama masing-masing. Dengan demikian Piagam Madinah telah melahirkan persatuan. Kebalikannya dengan Piagam Jakarta yang melahirkan ancaman perpecahan. Pencatuman tujuh kata dalam Piagam Jakarta merupakan sikap tidak peduli atas perintah Allah yang berdampak melampaui ambang batas kebenaran.
Bagi pemeluk agama bukan Islam penempatan tujuh kata dalam Piagam Jakarta merupakan pilihan yang salah. Jika ketujuh kata itu dimasukkan ke dalamnya, maka negara dibebani dengan tugas khusus terhadap pemeluk salah satu agama saja. Negara menjadi tidak netral lagi dan mengancam kesatuan bangsa. Logika Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan logika Sumpah Pemuda sebagai rumusan dasar bagi gerakan kebangsaan Indonesia menuntut sendiri agar tujuh kata dalam Piagam Jakarta mesti dihilangkan.
Sila pertama memberikan wewenang bagi kelompok agama agar mereka sendiri mengusahakan sesuai dengan pemahaman mereka sendiri agar para pemeluknya menjalankan etika dan ajarannya. Istilah Ketuhanan yang Mahaesa merupakan suatu prinsip tentang Tuhan dan bukan Tuhan itu sendiri. Teologilah yang dapat menjelaskan dan menakrifkan tentang apa yang dimaksudkan dengan ketuhanan itu secara nyata. Rumusan sila pertama yang sekarang ini sudah memberikan ruang yang luas agar agama-agama yang diakui dapat menguraikan dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri mengenai Tuhan itu.
Kesimpulan
Pembangunan ketaatan beragama lewat daya paksa hukum negara mengandung konsekuensi berisiko tinggi atas rasa tauhid dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi, karena rasa takut terhadap negara akan melampaui rasa takut kepada Allah yang Esa, yang tentunya dapat membangkitkan peluang kemusyrikan dan kemunafikan.
Hasil pencarian dari “http://www.mail-archive.com/blank.html”
Sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan penuntun yang terkandung di dalam Pembukaaan UUD 1945; artinya tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas. Sistem hukum nasional mencakup dimensi yang luas yang olehFriedmann disarikan ke dalam tiga unsur besar yaitu susbtansi atau isihukum (substance), struktur hukum (staructure), dan budaya hukum (culture).Untuk mengerjakan pembangunan sistem hukum GBHN kita pada era Orde Baru mengembangkan sistem hukum ke dalam empat unsur yakni materi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana hukum, dan budaya hukum.
Kalau kita mau membicarakan pembangunan sistem hukum melalui politik hukum cakupannya dapat menjangkau semua subsistem dari sistem hukum yang luas. Tetapi pada umumnya pembicaraan tentang politik hukum sering menyederhanakan pada daftar rencana materi hukum yang akan dibuat.
Politik hukum yang menyangkut rencana pembangunan materi hukum di Indonesia pada saat ini termuat di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), artinya kalau kita ingin mengetahui pemetaan atau potret rencana tentang hukum-hukum apa yang akan dibuat dalam periode tertentu sebagai politik hukum maka kita dapat melihatnya dari Prolegnas tersebut. Prolegnas ini disusun oleh DPR bersama Pemerintah yang dalam penyusunannya dikoordinasikan oleh DPR. Bahwa DPR yang mengoordinasikan penyusunan Prolegnas ini merupakan konsekuensi logis dari hasil amandemen pertama UUD 1945 yang menggeser penjuru atau titik berat pembentukan UU dari Pemerintah ke DPR. Seperti diketahui bahwa pasal 20 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen pertama berbunyi, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.”
BahwaProlegnas merupakan “wadah” politik hukum (untuk jangka waktu tertentu) dapat dilihat dari UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dalam pasal 15 ayat (1) menggariskan bahwa, “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam satu Program Legislasi Nasional.”
Sedangkan untuk setiap daerah, sesuai dengan pasal 15 ayat (2), digariskan juga untuk membuat Program Legislasi Daerah (Prolegda) agar tercipta konsistensi antar berbagai peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai ke daerah. Dengan demikian dari Prolegnas inilah kita dapat melihat setiap jenis UU yang akan dibuat untuk jangka waktu tertentu sebagai politik hukum.
Namun harus diingat bahwa menurut UU No. 10 Tahun 2004 Prolegnas bukan hanya terkait dengan materi atau rencana pembentukan peraturan perundang-undangan, melainkan lebih dari itu, prolegnas juga merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, penuntun, dan cita hukum yang mendasarinya. Kedudukan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan hukum ini tertuang di dalam pasal 1 angka 9UU No. 10 Tahun 2004 yang berbunyi, “Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
Dengan demikian Prolegnas dapat dilihat baik sebagai isi atau materi hukum yang akan dibuat maupun sebagai instrumen atau mekanisme perencanaan hukum. Sebagai isi hukum Prolegnas memuat daftar rencana materi-materi hukum atau RUU yang akan dibentuk dalam periode tertentu guna meraih tahap tertentu pencapaian cita-cita bangsa dan tujuan negara, sedangkan sebagai instrumen perencanaan hukum Prolegnas menentukan cara dan prosedur yang harus ditempuh agar pembentukan hukum (peraturan perundang-undangan) itu tidak keluar dari landasan dan arah konstitusionalnya. Dengan demikian Prolegnas merupakan potret politik hukum nasional yang memuat tentang rencana materi dan sekaligus merupakan instrumen (mekanisme) pembuatan hukum. Sebagai materi hukum Prolegnas dapat dipandang sebagai potret rencana isi atau substansi hukum, sedangkan sebagai isntrumen Prolegnas dapat dipandang sebagai pengawal agar pembuatan hukum itu benar.
b. Prolegnas sebagai rencana materi hukum
Sebagai wadah atau potret rencana isi hukum Prolegnas disusun berdasar usul dari DPR, Presiden, maupun Dewan Perwakilan Daerah yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan DPR. Penyusunannya mencakup jangka waktu lima tahun yang dipecah-pecah lagi untuk setiap tahun.
Meskipun setiap RUU harus masuk di dalam Prolegnas namun menurut pasal 17 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2004 dalam keadaan tertentu DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas. Pengajuan RUU di luar Prolegnas hanya dapat dilakukan oleh DPR atau Presiden, tidak termasuk DPD, dalam keadaan tertentu yakni dalam kondisi yang memerlukan pengaturan yang tidak tercantum di dalam Prolegnas, misalnya pengesahan perjanjian Internasional atau peningkatan Perpu (yang semula tidak tercantum di dalam Prolegnas) menjadi UU. Dalam kaitan ini dapat disebutkan juga adanya contoh yang sangat aktual pada saat ini yakni RUU Perubahan UU tentang Komisi Yudisial yang baru-baru ini beberapa isinya yang menyangkut pengawasan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Di dalam Prolegnas tahun 2004-2009 tidak ada rencana perubahan UU Komisi Yudisial, namun karena tiba-tiba terjadi kekosongan hukum dalam hal pengawasan oleh KY maka RUU Perubahan UU tentang KY dapat disusulkan di dalam prolegnas untuk secepatnya dibahas.
Sebagai wadah atau potret rencana isi hukum Prolegnas juga disusun berdasarkan arah dan prioritas untuk dijadikan program jangka pendek dan dijadwalkan pembahasannya di DPR.
Arah kebijakan:
1. Membentuk peraturan perundang-undangan di bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan sebagai pelaksanaan amanat UUD Negara republic Indonesia Tahun 1945.
2. Mengganti peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
3. Mempercepat proses penyelesaian rancangan undang-undang yang sedang dalam proses pembahasan dan membentuk undang-undang yang diperintahkan oleh undang-undang.
4. Membentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk mempercepat reformasi, menudukung pemulihan ekonomi, perlindungan HAM, dan pemberantasan KKN dan kejahatan transnasional.
5. Meratifikasi secara selektif konvensi internasional yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, demokrasi dan perlindungan HAM serta pelestarian lingkungan hidup.
6. Membentuk peraturan perundang-unbdangan baru sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman.
7. Memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara tegas, professional dan menjunjung tinggi HAM dan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender.
8. Menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi, dan keadilan.
Kriteria prioritas Prolegnas
1. RUU yang merupakan perintah dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. RUU yang merupakan perintah Ketetapan MPR-RI.
3. RUU yang terkait dengan poelaksanaan undang-undang lain.
4. RUU yang mendorong pencepatan reformasi.
5. RUU yang merupakan warisan prolegnas 2000-2004 disesuaikan dengan kondisi saat ini.
6. RUU yang menyangkut rivisi atau amandemen terhadap undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang lainnya.
7. RUU yang merupakan ratifikasi terhadap perjanjian internasional.
8. RUU yang berorientasi pada pengaturan perlindungan HAM dengan memperhatikan prinsip-prinsipkesetaraan dan keadilan jender.
9. RUU yang medukung pemulihan dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
10. RUU yang secara langsung mnyentuh kepentingan rakyat untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat.
c. Prolegnas sebagai instrumen (mekanisme)
Sebagai instrumen pembentukan hukum Prolegnas diatur dalam satu mekanisme sesuai dengan ketentuan pasal 16 UU No. 10 Tahun 2004, yaitu:
(1) Penyusunan Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dikoordinasikan oleh Dewan perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan Dewan perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi.
(2) Penyusunan Proram legislasi nasional di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi.
(3)Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan presiden.
B. KERANGKA PIKIR POLITIK HUKUM NASIONAL
Pijakan dan Penuntun
Uraian di atas secara singkat menunjukkan bagaimana membuat hukum dan menjaganyamelalui politik hukum.Jika hukum diartikan sebagai “alat” untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan bangsa dan negara maka politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara. Dengan kata lainpolitik hukum adalah upayamenjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan. Dengan arti yang demikian. maka politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai berikut:
1.Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara yakni:
a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b. Memajukan kesejahteraan umum.
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
d. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
3. Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yakni:
a. Berbasis moral agama.
b. Menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi.
c. Memeprsatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya.
d. Meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat
e. Membangun keadilan sosial.
4. Hampir mirip dengan butir 3, jika dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk:
a. Melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa.
b. Mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemsayarakatan.
c. Mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum)
d. Menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan.
5. Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila[1][6]yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya. Sistem hukum yang demikian, minimal, mempertemukan unsur-unsur baik dari tiga sistem nilai dan melettakkannya dalam hubungan keseimbangan, yakni:
a. Keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme.
b. Keseimbangan antara Rechtsstaat dan the Rule of Law.
c. Keseimbangan antara hukum sebagai alat untuk memajukan dan hukum sebagai cermin nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
Pancasila sebagai penuntun hukum nasional
Dari uraian di atas tampak bahwa system hukum nasional kita adalah system hukum yang bukan berdasar agama tertentu tetapi memberi tempat kepada agama-agama yang dianut oleh rakyat untuk menjadi sumber hukum atau memberi bahan terhadap produk hukum nasional.
Hukum agama sebagai sumber hukum di sini diartikan sebagai sumber hukum material (sumber bahan hukum) dan bukan harus menjadi sumber hukum formal (dalam bentuk tertentu menurut peraturan perundang-undangan.
Pancasila sebagai dasar ideologi negara sebenarnya sudah sangat tepat untuk negara kebangsaan Indonesia yang multi ras, multi kutural, multi etnis, multi agama, dan daerahnya sangat luas. Namun karena kurang baik dalam menjelaskan dan dijelaskan oleh rezim Orde Baru yang korup dalam pelaksanaannya maka Pancasila yang sejatinya merupakan modus vivendi (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia pernah dipelesetkan sebagai ideologi yang “bukan-bukan.”
Sebelum akhirnya Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dicabut pada tahun 1998 di dalam berbagai penataran P-4, dengan banyak penatar yang hipokrit dan korup, dulu dijelaskan bahwa Pancasilabukanlah konsep individualisme (liberal kapitalis)dan bukankolektivisme (sosialisme komunis). Pancasila juga bukan dasar negara agama dan bukan dasar negara sekuler.
b. Konsepsi prismatik
Sebenarnya Pancasila merupakan konsepsiprismatikyang menyerap unsur-unsur terbaik dari konsep-konsep yang saling bertentangan. Pancasilamengayomi semua unsur bangsa yang majemuk yang kemudian di dalam sistem hukum melahirkankaidah-kaidah penuntun yang jelas. Namun setelah Orde Baru jatuh Panacasila jarang disebut-sebut dengan kebanggaan, bahkan di dalam pidato-pidato pejabat negara sekali pun. Di banyak Fakultas Hukum kuliah-kuliah Pengantar Hukum Indonesia juga jarang melakukan pendalaman atas konsepsi ini, padahal dulunya mata kuliah ini memberi porsi yang sangat besar bagi apa yang sering disebut sebagai Sistem Hukum Pancasila.
Satjipto Rahardjo dapat dicatat sebagai satu dari sedikit akademisi hukum yang pada era reformasi ini masih tegas menyebut Sistem Hukum Pancasila sebagai sistem yang memang berakar dari budaya bangsa yang khas. Satjipto menulis ini di dalam bukunya, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Penerbit buku Kompas, 2003). Dikatakan bahwa hukum tidak berada dalam vakum melainkan ada pada masyarakat dengan kekhasan akar budayanya masing-masing. Karena hukum bertugas melayani masyarakat maka sistem hukum juga harus sama khasnya dengan akar budaya masyarakat yang dilayaninya. Sistem Hukum Pancasila adalah sistem hukum yang khas untuk masyarakat Indonesia.
Sebagai konsepsi prismatik (meminjam Fred W. Riggs, 1964) Pancasila mengandung unsur-unsur yang baik dan cocok dengan nilai khas budaya Indonesia yang sudah hidup di kalangan masyarakat selama berabad-abad. Konsepsi prismatik ini minimal dapat dilihat dari empat hal. Pertama, Pancasila memuat unsur yang baik dari pandangan individualisme dan kolektivisme. Di sini diakui bahwa manusia sebagai pribadi mempunyai hak dan kebebasan asasi namun sekaligus melekat padanya kewajiban asasi sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk sosial.
Kedua, Pancasila mengintegrasikan konsepsi negara hukum “Rechtsstaat” yang menekankan pada civil law dan kepastian hukum dan konsepsi negara hukum “the Rule of Law” yang menekankan pada common law dan rasa keadilan. Ketiga, Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaruan masyarakat (law as tool of social engineering) sekaligus hukum sebagai cermin rasa keadilan yang hidup di masyarakat (living law). Keempat, Pancasila menganut paham religious nation state, tidak menganut atau dikendalikan oleh satu agama tertentu (negara agama) tetapi juga tidak hampa agama (negara sekuler) karena negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agamna tanpa diskriminasi karena kuantitas pemeluknya.
c. Penuntun hukum
Konsepsi prismatik yang seperti itu kemudian melahirkan beberapa penuntun sebagai landasan kerja politik hukum nasional.
Pertama, hukum-hukum di Indonesia harus menjamin integrasi atau keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang diskriminatif berdasar ikatan primordial. Maksud substantif dari penuntun ini adalah bahwa hukum nasional harus menjaga keutuhan bangsa dan negara baik secara territori maupun secara ideologi.
Kedua, hukum harus diciptakan secara demokratis dan nomokratis berdasarkan hikmah kebijaksanaan. Pembuatannya harus menyerap dan melibatkan aspirasi rakyat dan dilakukan dengan cara-cara yang secara hukum atau prosedural fair.
Ketiga, hukum harus mendorong terciptanya keadilan sosial yang, antara lain, ditandai oleh adanya proteksi khusus oleh negara terhadap kelompok masyarakat yang lemah agar tidak dibiarkan bersaing secara bebas tapi tidak pernah seimbang dengan sekelompok kecil bagian masyarakat yang kuat.
Keempat, tidak boleh ada hukum publik (mengikat komunitas yang ikatan primordialnya beragam) yang didasarkan pada ajaran agama tertentu sebab negara hukum Pancasila mengharuskan tampilnya hukum yang menjamin toleransi hidup beragama yang berkeadaban.
Dengan konsepsi prismatik dan kaidah penuntun hukum yang khas seperti itu sebenarnya kita sudah mempunyai pegangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tegas jika kemudian ada hukum-hukum yang dinilai “nyleneh” dankeluar dari bingkai penuntunnya.
Kalau memang ada produk hukum yang menyimpang dari empat kaidah penuntun itu haruslah diselesaikan dengan instrumen hukum yang tersedia misalnya melalui pengawasan repressif oleh Pemerintah, Judicial review, legialative review, dan sebagainya agar dapat disesuaikan dengan sistem hukum Pancasila yang prismatik.
d. Posisi Syari’at Islam
Dari kerangka pikir politik hukum nasional tersebut kemudian kita dapat mencari jawaban atas pertanyaan tentang letak atau posisi syari’at Islam di dalam hukum nasional.
Seandainya pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak mengubah Mukaddimah UUD yang telah disahkan pada siang tanggal 10-16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaaan Indonesia (BPUPKI) maka pemberlakuan syari’at Islam sebagai sumber hukum formal (peraturan perundang-undangan) dalam berbagai aspek akan dapat dengan mudah dilakukan. Seperti diketahui Mukaddimah UUDyang disahkan pada sidang BPUPKI tanggal 10-6 Juli 1945 memuat Piagam Jakarta sebagai dasar negara yang sila pertamanya berbunyi ” Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Piagam Jakarta tersebut merupakan hasil kompromi golongan nasionalis sekuler dan nasionalis Islam tanggal 22 Juni 1945.
Namun Piagam Jakarta tersebut, khusus menyangkut tujuh kata ”dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” dibatalkan dan diubah oleh Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sehingga sila pertama dasar negara berbunyi ”Ketuhanan Yang Maha Esa.” Terlepas dari konstroversi sejarah dan politisasi yang terjadi ketika itu maka yang sah secara konstitusional dasar negara kita adalah Pancasila yang tanpa tujuh kata yang terkait dengan syari’at Islam itu. Dasar negara kita adalah Pancasila yang dari sudut paham kenegaraan merupakan religous nation state, bukan negara agama (yang menganut satu agama tertentu) dan bukan negara sekuler (yang hampa agama). Indonesia adalah negara kebangsaan yang religius yang menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral dan sumber hukum materiil dalam penyelenggaraaan negara dan kehidupan masyarakatnya. Dalam bidang hukum negara Pancasila melahirkan konsep prismatik yang menggariskan penuntun-penuntun tertentu dalam pembuatan hukum nasional seperti yang diuraikan di atas.
Di dalam konsepsi yang demikian maka syari’at Islam (sampai pada hukum dan fiqihnya) dapat menjadi sumber hukum nasional bersama dengan sumber-sumber lainnya yang sudah lama hidup sebagai kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Hukum Islam dalam bidang keperdataan, terutama menyangkut hukum kerluarga, tetap berlaku bagi ummat Islam sebagaimana telah dijadikan politik hukum oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1848 sejauh pemeluk Islam ingin memberlakukan bagi diri mereka
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hakim G. Nusantara,Politik Hukum Indonesia, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1988.
AV Dicey, An Introduction to Study of the Law of the Constitution, 10th ed., Ebflish LanguageBook Society and Mac Millan, London, 1971.
Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia, Ind-Hill Co, Jakarta, 1992.
Bodenheimer, Jurisprudence, the Philosophy and Method of Law,Harvard University Press, Cambridge (Mass), 1970.
David Kairys, The Politics of Law, a Progressive Critique, Pantheon Books, New York, 1982.
Eka Darmaputera, Pancasila: Identitas dan Modernitas, Tinjauan Etis dan Budaya, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1987.
Erwin Chemerinsky,Constitutional Law: Principles and Policies, Aspen Law & Business, New York, 1997.
Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Jimly Asshiddiqie,Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2002.
John Henry Marryman,The Civil Law Tradition,Stanford University Press, Stanford, Co., 1969.
John Rawls, A Theory of Justice, Oxford University Press, London, 1973.
Lawrence M. Friedman, A History of American Law, Simon and Schuster, New York, 1973;
Lawrence M. Friedman, American Law: an Introduction, W.W. Norton and Company, New York, 1984;
Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Lembaga Pembinaan Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Binacipta, Bandung, 1976.
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan dan PT Alumni, Bandung, 2002.
Moh. Mahfud MD, Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum, disertasi doktor dalam Ilmu Hukum di Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 1993.
Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum, PT Gama Media-the Ford Foundation, Yogyakarta-Jakarta, 1998.
Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, PT. Rinneka Cipta, Jakarta, 2001.
Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta, 2006.
Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang Undang Dasar 1945, Prapanca, Jakarta, 1959.
Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.
